TAMIANGMENDE.COM: Dewan Keamanan Nasional Iran baru-baru ini menyetujui rencana untuk memberikan akses internet berbayar kepada kelompok tertentu, meski dengan batas penggunaan harian untuk situs asing dan lalu lintas data internasional.
Internet di Iran telah dimatikan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap negara itu pada 28 Februari.
“Internet Pro” bukan peningkatan teknis layanan internet, melainkan akses internet khusus yang memungkinkan pengguna melewati pemblokiran.
Menurut jurnalis dan peneliti internet Solmaz Eikder, platform-platform besar seperti Instagram, X, dan YouTube yang sudah lama diblokir di Iran masih tidak dapat digunakan bahkan oleh banyak pengguna “Internet Pro” tanpa Virtual Private Network (VPN).
Eikder telah hidup di pengasingan di Eropa selama lima tahun. Ia bekerja untuk Filterbaan, yang juga dikenal sebagai Filterwatch, sebuah organisasi hak digital Iran yang memantau sensor internet, represi digital, dan pengawasan di Iran. Temuan organisasi ini kerap digunakan oleh jurnalis, aktivis, dan peneliti yang mempelajari represi digital di Iran.
Pemutusan internet terpanjang dalam sejarah Iran
Pemutusan internet saat ini, yang telah berlangsung lebih dari 80 hari, merupakan yang terpanjang dalam sejarah Iran, namun bukan yang pertama.
Selama bertahun-tahun, aparat keamanan Iran menggunakan metode ini untuk mengganggu komunikasi antarwarga Iran dan memutus hubungan mereka dengan dunia luar. Hal ini terakhir terjadi saat protes nasional pada Januari, yang ditumpas secara brutal oleh rezim.
Jutaan orang kini kembali terputus dari ekonomi digital dan komunikasi.
Menurut juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani, “Internet Pro” dimaksudkan untuk “mencegah gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan memastikan komunikasi bisnis tetap berjalan di masa krisis.”
Apa itu ‘Internet Pro’?
Layanan ini ditawarkan kepada kelompok profesional tertentu, seperti anggota Kamar Dagang, startup, perusahaan teknologi, dan peritel. Mereka menerima paket awal sebesar 50 gigabita data dengan biaya setara sekitar 11 dolar AS (sekitar Rp195 ribu).
“Itu jumlah uang yang besar di Iran,” kata Eikder. Sejak perang dimulai, banyak rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Inflasi meningkat hingga lebih dari 50% dan nilai rial anjlok, yang menyebabkan kenaikan tajam harga kebutuhan pokok.
Fasilitas industri yang hancur dan kerugian produksi besar-besaran juga menghantam ekonomi. Puluhan ribu pekerjaan hilang.
Selain itu, jutaan sumber pendapatan kecil ikut lenyap akibat pemblokiran internet.
“Banyak perempuan dari kota-kota kecil dan desa menjual produk seperti buah kering, pakaian buatan tangan, atau makanan secara online,” kata Eikder. “Pendapatan ini memainkan peran penting bagi keluarga mereka, tetapi kesempatan itu kini telah hilang.”
Akses internet menjadi barang mewah di Iran
Di Iran, muncul kritik luas terhadap kebijakan ini. Surat kabar Shargh dan sejumlah media lain mengkritik peluncuran “Internet Pro” karena mengubah akses terhadap komunikasi dan informasi dari hak publik dan hak sipil menjadi sebuah privilese.
Perempuan yang menjadi pencari nafkah utama keluarga dan sebelumnya memperoleh penghasilan secara daring, serta para mahasiswa, tidak termasuk dalam kelompok yang dapat mengakses “Internet Pro.”
Seorang mahasiswa teknik berusia 19 tahun mengatakan kepada DW dengan syarat anonim bahwa ia belum yakin akan menerima tawaran akses “Internet Pro.”
Setiap pengguna diidentifikasi melalui nomor identitas nasional dan nomor ponsel yang terdaftar. Mahasiswi tersebut mengatakan ia masih membeli VPN di pasar gelap agar dapat mengakses internet. Namun, banyak teman dan kenalannya kini tidak lagi mampu membeli VPN, katanya.
“Menjadi sangat sulit bagi masyarakat Iran untuk mengakses berita independen dan informasi yang dapat dipercaya,” kata Oliver Linow, spesialis kebebasan internet di DW, yang telah diblokir di Iran sejak 2009.
“Sejak saat itu, kami menyediakan alat untuk menembus sensor agar masyarakat di negara tersebut tetap dapat mengakses jurnalisme independen. Namun, alat-alat ini sering kali tidak lagi efektif saat terjadi pemadaman internet hampir total,” tambah Linow.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam beberapa pekan terakhir menjanjikan bahwa layanan internet akan segera dipulihkan.
Di Iran, sejumlah lembaga, mulai dari Dewan Keamanan Nasional hingga Dewan Tertinggi Dunia Siber, terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendekatan negara terhadap kontrol digital.
Sebuah tim manajemen krisis baru yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Reza Aref dilaporkan telah dibentuk untuk mengakhiri “banyaknya suara” dan tumpang tindih kewenangan dalam kebijakan internet Iran.
Namun, arti dari langkah tersebut masih belum jelas. Menurut informasi dari surat kabar Sharq, pejabat pemerintah secara tegas dilarang menjelaskan secara publik detail maupun tanggung jawab badan baru tersebut, atau mendiskusikannya dengan media.***
