TAMIANGMENDE.COM: Pakistan berada dalam posisi terjepit setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuntut Islamabad menandatangani Abraham Accords atau Perjanjian Abraham untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Tuntutan itu merupakan bagian dari potensi kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran.
Trump mengatakan pada Senin (25/5) bahwa setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran harus membuat negara-negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Qatar bergabung dengan Abraham Accords, yang dimediasi Trump pada masa jabatan pertamanya pada 2020.
“Setelah semua upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini, seharusnya wajib bagi semua negara tersebut, setidaknya, secara bersamaan menandatangani Abraham Accords,” tulis Trump dalam unggahan media sosial.
“Negara-negara yang dibahas adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (sudah menjadi anggota), Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain (sudah menjadi anggota).”
Trump menegaskan bahwa Arab Saudi dan Qatar harus segera menandatangani perjanjian tersebut, “dan semua pihak lain harus mengikuti.”
Abraham Accords adalah serangkaian perjanjian bilateral yang dimediasi AS dan bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab dan Muslim. Perjanjian pertama ditandatangani pada 15 September 2020 antara Israel dan Uni Emirat Arab, serta Israel dan Bahrain.
Pro dan kontra
Sejumlah pejabat Pakistan menolak tuntutan Trump. Tetapi sejauh ini belum ada respons yang tegas dari pemerintah di Islamabad maupun militer Pakistan yang berpengaruh besar.
Pakistan memainkan peran penting sebagai mediator untuk mengakhiri perang AS-Israel melawan Iran. Pada April lalu, Islamabad berhasil meyakinkan AS untuk menghentikan serangan terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pakistan masih terus berupaya memediasi kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen.
Perannya sebagai mediator beberapa kali dipuji Trump, dengan presiden AS itu menyebut panglima militer Pakistan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif sebagai orang-orang “favoritnya.”
Islamabad saat ini menikmati peningkatan status global karena kedekatannya dengan Trump. Namun, bergabung dengan Abraham Accords akan jauh lebih sulit bagi negara Asia Selatan itu dibanding memediasi perang Iran.
“Manfaat [bergabung dengan Abraham Accords] memang nyata, tetapi secara politik sering dilebih-lebihkan. Pakistan bisa memperoleh goodwill diplomatik di Washington dan sejumlah ibu kota Teluk, serta ada kemungkinan peluang ekonomi atau teknologi,” kata analis politik Raza Rumi kepada DW.
Namun, Rumi menekankan bahwa langkah tersebut juga membawa risiko besar bagi Pakistan. “Ini dapat merusak posisi Pakistan terkait Palestina, memperburuk ketegangan dengan Iran, dan meningkatkan instabilitas domestik,” tegasnya.
Islamabad tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Namun, pada masa lalu, beberapa interaksi tidak resmi antara kedua pihak pernah dilaporkan.
“Tanpa kemajuan berarti menuju negara Palestina, normalisasi akan terlihat bukan sebagai otonomi strategis, melainkan sebagai bentuk kapitulasi. Untuk saat ini, biaya politiknya kemungkinan lebih besar dibanding keuntungannya,” kata Rumi.
Keputusan Arab Saudi akan menjadi kunci
Keputusan Pakistan untuk bergabung atau tidak dengan Abraham Accords pada akhirnya akan sangat bergantung pada langkah yang diambil Arab Saudi. Islamabad dan Riyadh memiliki hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan yang erat, sementara Arab Saudi sebagai penjaga dua kota suci Islam sangat dihormati oleh sebagian besar warga Pakistan.
“Jika Arab Saudi bergerak lebih dulu, pembicaraan akan menjadi lebih mudah bagi Pakistan, tetapi tetap tidak mudah,” menurut Rumi. “Islamabad dapat menggunakan keputusan Riyadh sebagai perlindungan politik, terutama karena Pakistan sering menyesuaikan kebijakan Timur Tengahnya dengan posisi Saudi dan negara-negara Teluk.”
Namun, analis itu tetap menilai langkah tersebut akan rumit bagi Pakistan.
“Pakistan bukan monarki Arab; politik domestiknya, partai-partai agama, ekosistem medianya, dan keterikatan publik terhadap Palestina membuat normalisasi jauh lebih rumit. Jika Riyadh bergerak lebih dulu, itu mungkin membuka pintu, tetapi tidak otomatis membuat Islamabad bisa langsung masuk.”
Para analis meyakini bahwa bahkan jika sekutu Trump seperti Arab Saudi dan Pakistan bergerak menuju normalisasi dengan Israel, hal itu tidak akan terjadi dalam semalam dan akan bersifat kondisional.
Maleeha Lodhi, pakar hubungan internasional dan mantan duta besar Pakistan untuk AS dan PBB, mengatakan kepada DW bahwa Islamabad hanya dapat mempertimbangkannya “jika negara Palestina yang merdeka dan berkesinambungan secara wilayah dibentuk dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.”
“Itu adalah posisi yang tegas dan keputusan Pakistan tidak akan didasarkan pada apa yang dilakukan negara lain,” tambahnya.
Pada 6 Desember 2017, Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengumumkan bahwa kedutaan besar AS akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Tidak ada jalan keluar yang mudah
Menentang Trump bisa membawa konsekuensi bagi Islamabad. Pakistan memiliki hubungan ekonomi dan militer yang mendalam dengan AS, yang membantu menjaga keseimbangan geopolitik dengan rival regionalnya, India. AS tetap menjadi tujuan ekspor tunggal terbesar Pakistan, sangat penting untuk menghasilkan devisa bagi ekonominya yang sedang kesulitan. Islamabad juga memahami bahwa Washington memiliki pengaruh besar terhadap lembaga keuangan global seperti IMF.
Perang Iran telah mengganggu pasokan energi Pakistan, dengan harga bahan bakar melonjak sejak konflik dimulai. Bagi Pakistan, perang harus segera berakhir. Namun, tuntutan Trump terkait Abraham Accords yang dikaitkan dengan perang Iran membuat negara itu berada dalam posisi sulit tanpa jalan keluar yang mudah.
Otoritas Pakistan menyadari bahwa “reaksi baliknya akan serius,” menurut analis Rumi.
“Partai-partai agama, kelompok Islamis, sebagian media sayap kanan, dan bahkan aktor politik arus utama akan membingkai pengakuan terhadap Israel sebagai pengkhianatan terhadap Palestina dan komitmen ideologis Pakistan,” katanya.
“Setiap pemerintah yang mencoba mengambil langkah tersebut akan menghadapi mobilisasi massa di jalanan, kritik parlemen, mobilisasi ulama, serta tuduhan bertindak di bawah tekanan AS atau negara-negara Teluk. Perang Gaza telah membuat opini publik semakin menolak normalisasi.”
Apakah Pakistan memutuskan untuk bergabung atau tidak, keputusan apa pun yang diambil Islamabad sekarang terkait Abraham Accords akan sangat menentukan dan kemungkinan besar akan membentuk arah masa depan negara itu.***
