TAMIANGMENDE.COM: Amerika Serikat (AS) dan Israel berencana membunuh para pejabat tinggi Iran. Rencana itu pun langsung mendapat reaksi dari Iran.
AS dan Israel disebut berencana membunuh pejabat tinggi Iran, termasuk ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Abbas Araghchi. Iran pun langsung bersurat kepada Sekeretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB.
Rencana pembunuhan ini diungkap oleh Wall Street Journal (WSJ). Dalam laporan itu disebutkan nama kedua petinggi Iran tersebut telah dihapus sementara dari daftar pejabat yang ingin dilenyapkan oleh Israel, seiring AS dan Iran menjajaki kemungkinan perundingan damai.
Disebutkan dalam surat itu bahwa kebijakan kriminal telah diterapkan secara sistematis sejak dimulainya agresi AS-Israel yang tidak beralasan terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang dimulai dengan pembunuhan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, dan beberapa pejabat senior lainnya.
Iran Surati PBB Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana pembunuhan yang dilaporkan media tersebut. Teheran menyebut ancaman tersebut sebagai contoh nyata untuk terorisme negara dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
“Saya meminta perhatian Yang Mulai dan para anggota Dewan Keamanan terhadap laporan yang diterbitkan di media,” kata Iravani dalam suratnya yang dikirimkan pada Kamis (26/3) waktu setempat sebagaimana dilansir Press TV.
“Laporan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan rezim Israel telah mengidentifikasi dan menetapkan para pejabat tinggi Republik Islam Iran, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, Bapak Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Seyyed Abbas Araghchi, sebagai target pembunuhan,” imbuhnya.
“Laporan tersebut menggambarkan penangguhan rencana tersebut hanya bersifat sementara,” ujar Iravani.
Dalam suratnya kepada PBB, Iravani menekankan bahwa laporan media itu menunjukkan kerangka kerja operasional yang bertujuan untuk membunuh para pejabat politik tertinggi Iran.
Menurutnya, ancaman ini adalah produk dari “pola pikir kriminal” yang secara terbuka menyebut “aturan keterlibatan” sebagai hal yang “bodoh”.
“Penggunaan istilah ‘daftar target pembunuhan’ harus dilihat sebagai manifestasi lain dari tindakan teroris yang sama, yang memulai perang kriminal terhadap Iran, dan sejauh ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 3.000 warga sipil,” demikian isi surat tersebut.
Iravani juga menggarisbawahi bahwa kebijakan yang direncanakan untuk membunuh pejabat tinggi negara anggota PBB yang berdaulat, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, pelanggaran berat terhadap hukum HAM internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
