TAMIANGMENDE.com — Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah adaptif dan preventif untuk menghadapi dinamika global, termasuk transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi.
Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Merah Putih, Airlangga Hartanto menegaskan, kebijakan ini mencakup implementasi work from home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat, efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, serta pengaturan WFH bagi sektor swasta.
Sektor pelayanan publik dan strategis dikecualikan dari WFH. Masyarakat diimbau untuk hemat energi dan menggunakan transportasi umum.
“Kebijakan ini berlaku mulai 1 April dan akan dievaluasi setelah 2 bulan. Potensi penghematan dari WFH mencapai Rp 6,2 triliun untuk APBN dan Rp 59 triliun untuk masyarakat,” kata Airlangga di Jakarta.
Pemerintah juga melakukan prioritisasi anggaran kementerian/lembaga dan menerapkan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026. Selain itu, pemerintah mendorong optimalisasi program makan bergizi gratis.
Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Mitigasi dan Antisipasi Dinamika Global
Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi dinamika global dan memanfaatkan momentum untuk transformasi dan perubahan.
Indonesia terbukti adaptif dan tangguh dalam menguji rantai pasok global. Kondisi ekonomi nasional stabil dengan fondasi kuat, stok bahan bakar aman, dan stabilitas fiskal terjaga.
Kebijakan Transformasi Budaya Kerja
Mendorong perubahan perilaku kerja menjadi lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Implementasi Work From Home (WFH) bagi ASN:
Dilakukan satu hari kerja dalam seminggu (setiap Jumat), yang akan diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri.
Selain itu, mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, Efisiensi Mobilitas, Pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50% (kecuali operasional dan kendaraan listrik).
Kebijakan lainnya, pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%, insentif tambahan untuk peningkatan jumlah hari, durasi, dan cakupan ruas jalan dalam Car Free Day, diatur oleh Mendagri.
Penerapan WFH bagi Sektor Swasta
Penerapan WFH akan diiatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan mmperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Mencakup gerakan efisiensi energi di tempat kerja.
Adapun sektor yang dikecualikan dari WFH adalah Pelayanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan); Sektor strategis (industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan/minuman, perdagangan, transportasi, logistik, keuangan).
Selain itu, Pendidikan tatap muka secara luring tetap berjalan di semua tingkatan (5 hari seminggu untuk sekolah dasar hingga sekolah menengah atas). Untuk Pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan surat edaran Kemenristek. ***aiOB3
Post Views: 1,212
