TAMIANGMENDE.COM: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengutuk keras serangan Israel di Lebanon selatan yang meningkatkan risiko keselamatan pasukan perdamaian PBB. Pernyataan ini disampaikan setelah Kemlu menerima hasil penyelidikan awal PBB mengenai kematian tiga prajurit TNI pada akhir Maret lalu.
Namun, pakar keamanan menilai kecaman dan desakan masih belum cukup menjadi solusi jangka panjang konflik di Lebanon selatan, khususnya yang melibatkan pasukan perdamaian PBB.
Ia melihat eskalasi konflik di Lebanon akan meningkat seiring Iran dan AS melakukan gencatan senjata bersyarat.
Dalam temuan awal PBB disebutkan insiden yang menewaskan tiga prajurit TNI di Lebanon dalam waktu yang berbeda berasal dari proyektil tank milik Israel, dan kemungkinan jebakan peledak Hezbullah.
Bagaimana respons pemerintah Indonesia?
Kemlu mengklaim telah menerima dan merespons laporan awal PBB.Kemlu mendesak PBB melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi para korban, dan menyeret pelaku penyerangan ke pengadilan.
“Kami mendesak agar semua pihak terkait dapat menyelidiki dan juga mengadili para pelaku serta memastikan akuntabilitas dan kejahatan yang terjadi terhadap personel pemelihara perdamaian,” tegas Veronica dalam jumpa pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu (07/04).
Vero mengatakan jika hasil investigasi final nantinya sejalan dengan temuan awal yang mengarah pada keterlibatan militer Israel, Indonesia siap mengambil langkah diplomatik yang sangat tegas.
“Kami menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” katanya seperti dikutip Kompas.com.
Pemerintah akan meminta kepada PBB mendesak otoritas terkait untuk menyelidiki, mengadili, dan memastikan akuntabilitas penuh bagi para pelaku.
“Insiden-insiden ini tidak terlepas dari memburuknya situasi di Lebanon. Indonesia terus mengutuk keras serangan Israel di Lebanon Selatan yang secara signifikan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh personel pemelihara perdamaian PBB,” tambahnya.
Tapi, ia tak menjelaskan rinci langkah diplomatik konkret yang akan diambil.
Dalam keterangan tertulis, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan masih akan berkoordinasi dengan pihak TNI untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Saya konsultasikan dengan Kapuspen TNI, karena ini masih ada kaitannya dengan Mabes TNI,” katanya.
Pakar: Tidak cukup dengan desakan dan kecaman
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan di Universitas Padjajaran, Profesor Muradi menilai kecaman dan desakan tidak cukup menyelesaikan masalah ini.
“Justru harusnya kita jauh lebih tegas. Karena begini, tentara yang dikirim ke sana itu atas nama negara,” katanya.
Ia bilang, berdasarkan temuan awal dari PBB ini, semestinya sudah cukup bagi Indonesia mengambil langkah konkret.
Indonesia dapat mengambil langkah penangguhan pengiriman tentara untuk pasukan perdamaian di wilayah Lebanon sampai PBB memberi mereka kewenangan lebih untuk merespons setiap ancaman keselamatan.
“Jadi bukan cuma Indonesia kepentingannya, tapi juga negara yang mengirimkan pasukannya untuk peacekeeping force,” katanya.
Penangguhan pengiriman anggota TNI ini dapat dilakukan sampai ada kejelasan dari PBB terkait kewenangan merespons ancaman keselamatan jiwa.
Kata Prof Muradi, selama masa penangguhan ini, tentara Indonesia tetap bisa bergabung dengan pasukan perdamaian di negara lain, misalnya Yordania.
Kewenangan bagi pasukan perdamaian PBB untuk merespons ancaman juga punya contoh terdahulu, kata Prof Muradi. Misalnya, di Mali dan Kongo.
“Mereka [pasukan perdamaian di sana] mendapatkan kewenangan lebih untuk merespons ketika ada serangan,” katanya.
Ia khawatir, tanpa adanya kewenangan yang diberikan PBB kepada pasukan perdamaian ini hanya memperpanjang konflik yang ada. “Karena yang dilawan itu entitas negara yang jauh lebih terstruktur,” katanya.
Prof Muradi juga melihat di saat Iran dan AS sepakat melakukan gencatan senjata bersyarat selama dua minggu, Israel akan mengerahkan kekuatannya di Lebanon.
“Artinya bahkan eskalasi justru akan lebih besar di situ [Lebanon] ketimbang di serangan terhadap ke Iran,” katanya.
Siapa bertanggung jawab atas kematian tiga prajurit TNI?
Penyelidikan awal PBB menemukan kematian prajurit TNI bernama Farizal Rhomadon disebabkan tembakan tank Israel di Lebanon, pada 29 Maret lalu.
Adapun kematian dua prajurit TNI bernama Zulmi Aditya Iskandar dan Muhammad Nur Ichwan di Lebanon pada 30 Maret lalu disebabkan alat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang Hizbullah.
“Ini adalah temuan awal, berdasarkan bukti fisik awal,” sebut PBB dalam surat elektronik kepada BBC, pada Selasa (07/04).
PBB menambahkan, seluruh proses penyelidikan masih berlangsung dan meliputi keterlibatan pihak-pihak terkait.
PBB juga menyebut insiden-insiden tersebut “tidak dapat diterima” karena dapat tergolong sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional.
PBB mengatakan telah meminta agar kasus-kasus tersebut diselidiki dan dituntut otoritas nasional untuk membawa para pelaku ke pengadilan.
Sebanyak tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian di Lebanon (UNIFIL) meninggal dunia dalam dua insiden terpisah di Lebanon selatan pada 29 dan 30 Maret.
Panglima TNI, Jendral Agus Subiyanto, memastikan semua korban mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
Bagaimana rincian investigasi awal?
Dalam surel yang diterima BBC, UNIFIL memaparkan lebih rinci temuan sementara mereka atas insiden pada 29 dan 30 Maret.
Insiden ini “telah merenggut nyawa tiga penjaga perdamaian kami yang pemberani dari Indonesia, Mayor Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kopral Farizal Rhomadon”.
“Kami telah membagikan temuan awal ini kepada pemerintah Indonesia, serta kepada Israel dan Lebanon,” tulis surel dari UNIFIL kepada BBC, Selasa (08/04).
