TAMIANGMENDE.COM: DPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah serta Bank Indonesia (BI) untuk membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
Pertemuan digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir dalam pertemuan itu Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo. Dikutip dari detikFinance, berdasarkan data Bloomberg, dolar AS menguat 77 poin atau 0,43 persen hingga mencapai level Rp 18.044.
Dasco mengatakan pihaknya menggelar pertemuan dengan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi Indonesia. Selain itu, juga sebagai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal, serta dari pihak pemerintah, untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi,” ujarnya.
“Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini,” sambung dia.
Menurutnya, hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun, rincian kesepakatan itu akan disampaikan secara terpisah oleh masing-masing institusi terkait.
“Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah,” tuturnya.
2 Strategi Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Perry Warjiyo mengungkapkan dua langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter, yang saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua langkah tersebut dilakukan melalui sinergi antara pemerintah dan BI.
“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers.
“Penguatan koordinasi fiskal dan moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter ini seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” sambung dia.
Ia lalu menerangkan langkah pertama yang ditempuh BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menyebut antara fiskal dan moneter bersama-sama sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil.
“Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau timbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham, SBN (Surat Berharga Negara) dan juga kecil di SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia),” tutur Perry.
“Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” tambah dia.
Langkah kedua yang ditempuh pemerintah dan BI adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta sektor perbankan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.
“Kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi tentu saja ada peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah,” terang Perry.
Perry mengatakan penempatan dana pemerintah di BI bertujuan memastikan operasi moneter dapat berjalan optimal dalam menjaga stabilitas rupiah. “Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” pungkas dia.
Satukan Kebijakan
Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral supaya kebijakan moneter dan fiskal lebih berdampak ke perekonomian. Purbaya mengatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang baik.
Menurutnya, sinkronisasi kedua kebijakan antara pemerintah dan Bank Sentral akan membuat dampak terhadap perekonomian menjadi lebih signifikan. Selain itu, sinergi yang kuat juga diyakini dapat mengembalikan kepercayaan pasar terhadap rupiah.
“Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang,” ujarnya.
Purbaya mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah penting karena berpengaruh langsung terhadap harga barang yang digunakan masyarakat sehari-hari. Ia mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya tergerus akibat kenaikan harga kedelai impor ketika rupiah melemah.
“Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah. Itu kan saya dengar penjual tempa penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor,” ucapnya.
Dengan kebijakan yang semakin terkoordinasi dan nilai tukar rupiah yang lebih stabil, pemerintah berharap tekanan biaya yang dirasakan pelaku usaha kecil dapat berkurang. Dampaknya, kata Purbaya, juga bisa dirasakan ibu rumah tangga melalui harga yang lebih terkendali.
“Dengan nanti kebijakan lebih bagus, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil, sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu rumah tangga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya. Tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya,” ujarnya.
Saling Dukung Kunci Jaga Stabilitas
Prasetyo Hadi menekankan pentingnya koordinasi erat semua pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Prasetyo mengatakan tantangan ekonomi saat ini menuntut kerja sama yang semakin kuat.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi sinyal positif mengenai kuatnya koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Khususnya, dalam upaya menjaga kondisi perekonomian nasional.
“Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi, menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan,” ujarnya.
Pras mengatakan saat ini tantangan ekonomi menuntut kerja sama yang kuat. Sebab itu, kata dia, kebijakan yang ditempuh pemerintah dan otoritas ekonomi harus saling mendukung.
“Dalam situasi hari ini, menuntut kerja sama di antara kita semua. Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain,” paparnya.
“Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang dibawa oleh Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat,” imbuh dia.
Dia mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat. Namun, dia mengatakan perlu adanya percepatan sejumlah program strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
“Tetapi, kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat,” ujarnya.
“Terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi,” sambungnya.
(amw/amw)
