TAMIANGMENDE.COM: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade turun langsung meninjau perkembangan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Panorama I, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kunjungan tersebut dilakukan menyusul kembali terjadinya gangguan terhadap proyek strategis nasional yang sempat viral dalam beberapa hari terakhir.
Andre datang bersama Kepala Seksi Preservasi BPJN Sumatera Barat Siska Martha Sari dan disambut Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser, Senin (8/6/2026). Sejumlah perwira Polda Sumbar juga turut hadir. Andre menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindakan-tindakan yang menghambat pembangunan, apalagi terhadap proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat Sumbar.
“Kedatangan saya hari ini karena kita mendengar ada hambatan yang dialami oleh Hutama Karya atau HPSL sebagai pelaksana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Karena itu saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar penjelasan dari pihak pelaksana proyek,” kata Andre.
Ketua DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu mengungkapkan, gangguan terhadap proyek sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada keterlambatan pekerjaan. Menurutnya, proyek sempat tertunda sekitar satu setengah bulan akibat persoalan tersebut. Andre mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian yang saat itu berhasil mengendalikan situasi sehingga pembangunan dapat kembali berjalan.
“Alhamdulillah waktu itu tindak cepat kepolisian bisa menyelesaikan persoalan sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan kembali,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Namun, Andre menyayangkan kembali munculnya gangguan pada Sabtu lalu. Berdasarkan informasi yang diterimanya, insiden terbaru diduga melibatkan pihak yang sama dengan kejadian sebelumnya, bahkan terdapat sejumlah orang datang ke lokasi proyek dengan membawa senjata tajam dan melakukan intimidasi terhadap pekerja.
Andre meminta PT Hutama Karya atau HPSL segera mengambil langkah hukum dan berkoordinasi dengan kepolisian. Ia mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak anarkis.
“Saya meminta HK segera berkoordinasi dengan polisi untuk membuat laporan. Harus ada penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah dengan tindakan-tindakan anarkis yang menghambat pembangunan,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut.
Andre menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan kronologis yang diterimanya, pihak yang melakukan klaim terhadap lahan tersebut tidak memiliki alas hak yang sah atas tanah yang dipersoalkan.
“Apalagi kita sudah mendengar kronologis dari awal sampai akhir. Untuk tanah ini, pelaku atas nama Maimunah tidak punya alas hak atas tanah tersebut. Sudah saatnya Polda Sumbar mengambil tindakan tegas,” katanya.
Menurut Andre, jika persoalan seperti ini dibiarkan berlarut-larut, maka dapat menjadi preseden buruk bagi pembangunan berbagai proyek strategis di Sumatera Barat pada masa mendatang.
Ia mengingatkan bahwa ke depan pemerintah juga akan membangun sejumlah proyek infrastruktur bernilai jauh lebih besar, termasuk jalan tol yang nilai investasinya berkali-kali lipat dibandingkan proyek Flyover Sitinjau Lauik.
“Ini harus cepat diantisipasi. Nanti akan ada pembangunan jalan tol yang nilainya jauh lebih besar. Kalau tanah kosong yang tidak ada penghuninya tiba-tiba diklaim seseorang lalu pembangunan dihentikan, tentu ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang pada proyek-proyek lain,” ujarnya.
Andre juga meminta perhatian khusus dari Kapolda Sumbar, Kapolres, Pemerintah Kota Padang, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berjalan tanpa hambatan. “Saya minta atensi dari Kapolda dan Kapolres. Pemda dan Pemprov juga harus memberikan perhatian terhadap persoalan ini karena jalur Sitinjau Lauik sangat vital bagi masyarakat Sumatera Barat,” katanya.
Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Andre Rosiade dengan berkonsultasi ke Polda Sumbar terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Selama ini pihaknya belum membuat laporan resmi karena sebelumnya persoalan yang terjadi masih berada dalam proses konsinyasi dan terdapat jaminan pelaksanaan eksekusi apabila muncul gangguan.
“Saat itu belum kita laporkan secara hukum karena sedang dalam proses konsinyasi. Namun sesuai arahan Pak Andre, kami akan berkonsultasi dengan Polda Sumbar dan menyiapkan laporan yang diperlukan,” katanya.
Michael menjelaskan, insiden terbaru berbeda dengan persoalan konsinyasi yang sedang berjalan. Peristiwa tersebut justru telah mengganggu aktivitas proyek dan mengancam keselamatan pekerja di lapangan.
“Kejadian kedua ini di luar persoalan konsinyasi. Saat itu ada pengukuran yang sedang dilakukan dan beberapa pekerja dihalangi sehingga pekerjaan terhenti. Bahkan ada ancaman terhadap karyawan yang sedang bekerja,” ujarnya.
Di sisi lain, Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Objek Vital (Waser Ditpamobvit) Polda Sumbar, AKBP Sumintak, membenarkan bahwa saat kejadian pihak Hutama Karya telah diarahkan untuk membuat laporan ke kepolisian setempat. Saat insiden terjadi, tim proyek bersama unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan sedang melakukan pengukuran lokasi disposal atau area pembuangan tanah hasil pekerjaan proyek.
“Saat itu sedang dilakukan pengukuran lokasi disposal antara pihak KAN Lubuk Kilangan dengan HK. Kemudian yang bersangkutan datang ke lokasi dan terjadi gangguan terhadap aktivitas yang sedang berlangsung,” katanya.
Untuk mengantisipasi gangguan serupa, Polda Sumbar berencana menambah kekuatan pengamanan di area proyek. “Rencananya akan ada penambahan personel pengamanan sementara agar aktivitas pembangunan dapat berjalan lebih aman dan lancar,” lanjutnya.
Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus transportasi di jalur Padang-Solok, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan pada salah satu ruas jalan paling ekstrem di Sumatera Barat. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, Andre Rosiade menegaskan seluruh pihak harus mendukung penyelesaian proyek tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
(eva/imk)
