TAMIANGMENDE.COM: Para menteri pertahanan, pejabat militer, dan pakar keamanan dari seluruh dunia berkumpul dalam Shangri-La Dialogue (SLD) atau Dialog Shangri-La di Singapura akhir pekan lalu untuk membahas situasi keamanan di kawasan Asia-Pasifik.
Konferensi ini telah diselenggarakan setiap tahun sejak 2002 oleh International Institute for Strategic Studies (IISS), sebuah organisasi yang berbasis di London.
Apa saja poin utama dari konferensi tahun ini?
1. Situasi keamanan di Asia-Pasifik memburuk
Sepekan sebelum Dialog Shangri-La 2026 dimulai di Singapura, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan, “Kenyataannya, dalam dunia yang telah berubah ini, kita akan menghadapi lebih banyak ketidakpastian. Kita akan menghadapi tantangan demi tantangan.”
Sejumlah konflik di kawasan Asia-Pasifik memang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pada Mei 2025, sempat terjadi perang singkat antara India dan Pakistan. Konflik antara Thailand dan Kamboja juga baru berakhir pada Desember 2025.
Pada Februari 2026, bentrokan berulang antara Pakistan dan Afganistan meningkat setelah pihak Islamabad melancarkan serangan udara. Perang saudara di Myanmar masih berlanjut, sementara ketegangan di Laut China Selatan (LCS) terus terjadi. Adapun Taiwan, yang menjadi salah satu titik fokus isu keamanan di kawasan, masih berada dalam situasi penuh ketidakpastian.
Meski begitu, rivalitas yang semakin tajam antara Amerika Serikat (AS) dan China menjadi fokus pembahasan. Ekspansi militer China yang berlangsung cepat dinilai mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam laporan keamanan tahunan SLD, peneliti senior keamanan dan pertahanan Asia Tenggara IISS, Evan A. Laksmana, menulis: “Negara-negara di Asia-Pasifik, baik negara besar, menengah, maupun kecil, tidak dapat menghindari memburuknya lingkungan keamanan saat ini.”
Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menyampaikan pidato utama saat membuka konferensi pada Jumat (29/05). Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa persaingan antarnegara merupakan hal yang wajar, tetapi harus dikelola dengan baik.
“Prinsip utamanya adalah mengelola perbedaan dalam kerangka hukum, sehingga persaingan tetap berlangsung secara terbatas, bertanggung jawab, dan dapat diprediksi. Tatanan kawasan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun di atas rasa takut yang terus-menerus maupun saling curiga.”
To Lam juga menekankan bahwa pembangunan dan keamanan merupakan dua hal yang saling berkaitan. “Bagi banyak negara, pembangunan sama pentingnya dengan keamanan.”
Pandangan serupa disampaikan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, katanya “keamanan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. Ketika masyarakat sejahtera dan pembangunan manusia berjalan baik, hal itu turut menciptakan stabilitas dan perdamaian. Sebaliknya, ketika semua itu terancam, gejolak dan ketidakstabilan akan muncul.”
2. Anggaran pertahanan kian meningkat
Meski pembangunan disebut sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas, fokus pembahasan dalam Dialog Shangri-La lebih banyak tertuju pada penguatan militer. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), belanja militer di Asia-Pasifik meningkat 8,1% pada 2025 menjadi 681 miliar dolar AS atau sekitar 12,1 triliun rupiah.
Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, menilai angka tersebut masih belum cukup. Dalam pidatonya pada Sabtu (30/05), Hegseth mengatakan Amerika Serikat akan mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 1,5 triliun dolar AS, atau sekitar 26,7 triliun rupiah. Ia juga menyerukan agar negara-negara sekutu AS di Asia meningkatkan investasi untuk memperkuat keamanan mereka sendiri.
“Keseimbangan kekuatan hanya bisa terjaga jika didukung sekutu yang memiliki kekuatan militer, kapasitas industri, dan kemauan politik yang memadai. Selama ini, keamanan kawasan terlalu bergantung pada kekuatan militer Amerika Serikat, sementara banyak sekutu dan mitra kami justru mengabaikan penguatan kemampuan pertahanan mereka sendiri.”
Hegseth secara khusus memuji Korea Selatan, Filipina, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India. Menurutnya, negara-negara tersebut memahami bahwa perdamaian harus didukung oleh kekuatan pertahanan yang memadai, berbeda dengan sebagian negara di Eropa. Pesan itu ia tekankan berulang kali dalam pidatonya.
Delegasi Jerman tetap tenang menghadapi kritik dari AS. Sekretaris Negara Bidang Pertahanan Nils Hilmer mengatakan bahwa kawasan tersebut menghadapi tantangan yang serupa dengan Eropa, yaitu keterbatasan kapasitas. Sejak adanya amandemen konstitusi, setidaknya Jerman kini memiliki dana yang memadai.
“Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Bundeswehr menerima dana yang kami butuhkan, dan tugas terpenting saat ini adalah memperoleh persenjataan yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat.”
Gagasan bahwa semakin banyak senjata tidak otomatis berarti semakin aman dan damai hanya mendapat perhatian yang sangat kecil dalam SLD. Hanya Presiden Komite Palang Merah Internasional, Mirjana Spoljaric, yang menyuarakan kekhawatirannya: “Di mana senjata diproduksi, di situlah senjata itu pada akhirnya akan digunakan. Arus senjata yang masif, produksi senjata yang masif, dan investasi besar-besaran di bidang pertahanan pada akhirnya akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil. Itulah mengapa kita harus mempertimbangkan aspek perang tersebut sejak awal, sejak hari pertama, saat kita menyusun anggaran pertahanan.”
3. Taiwan masih berada dalam ketidakpastian
Dalam pidatonya tahun ini, Hegseth sama sekali tidak menyinggung Taiwan. Beijing menganggap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai “provinsi yang membangkang” dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mewujudkan “reunifikasi”.
Dalam pidato SLD tahun 2025, Hegseth memperingatkan bahwa kelompok “komunis China” mungkin semakin dekat untuk mengambil langkah militer terhadap Taiwan. Menurutnya, tindakan semacam itu akan membawa dampak yang sangat besar bagi dunia.
Sikap AS terhadap China, khususnya terkait Taiwan, tampak berubah sejak pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pada pertengahan Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat menjadikan konsep “hubungan yang konstruktif dan stabilitas strategis” yang diusulkan Beijing sebagai dasar hubungan kedua negara ke depan. Istilah yang sama kemudian digunakan Hegseth dalam pidatonya.
Hegseth menggunakan kata-kata yang sama persis dalam pidatonya, dengan mengatakan bahwa kawasan tersebut dan AS “memiliki penilaian yang jernih terhadap lingkungan keamanan tersebut serta pemahaman bersama bahwa Pasifik yang didominasi oleh hegemoni mana pun akan mengacaukan keseimbangan kekuatan regional dan merusak keseimbangan yang kita semua upayakan untuk pertahankan.”
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri China, Cui Tiankai, menyambut positif perkembangan hubungan antara Beijing dan Washington. Dalam wawancara dengan DW di sela-sela SLD, ia menilai hubungan kedua negara tengah memasuki babak baru.
“Presiden Xi dan Presiden Trump telah menyepakati visi baru bagi hubungan China-AS, yaitu stabilitas strategis yang konstruktif. Kini yang terpenting adalah bagaimana kedua negara bekerja sama untuk mewujudkannya.”
Menurut Cui, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menghentikan penjualan senjata AS ke Taiwan.
“Kami menentang penjualan senjata semacam itu, kapan pun dan dalam jumlah berapa pun. Posisi kami sangat jelas. Penjualan senjata tambahan tidak akan membantu menciptakan stabilitas, justru sebaliknya.”
Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta forum menanyakan nasib paket bantuan militer senilai 14 miliar dolar AS untuk Taiwan yang telah disetujui Kongres AS tetapi ditangguhkan oleh Trump pada Mei lalu. Menanggapi pertanyaan itu, Hegseth mengatakan keputusan akhir berada di tangan presiden AS.
4. Amerika Serikat tetap penting, tetapi bukan satu-satunya
Pengamat senior dan mantan diplomat Bilahari Kausikan mengatakan kepada DW dalam acara SLD bahwa realitas mendasar tetap tak berubah: “Faktanya, Eropa tidak mungkin dapat menahan Rusia tanpa dukungan Amerika. Asia juga tidak mungkin dapat menyeimbangkan pengaruh Tiongkok tanpa dukungan Amerika. Hanya ada satu Amerika, dan kita harus bekerja sama dengannya.”
Ia menambahkan: “Dan atas dasar itu, negara-negara kecil dan menengah, yang tidak pernah tanpa peran, tidak pernah sepenuhnya tanpa peran, kemudian dapat bekerja sama sesuai dengan kepentingan mereka di bidang-bidang tertentu.”
Saat ini, kemitraan keamanan yang baru dan berlapis-lapis mulai bermunculan di Asia. Jepang kini bekerja sama lebih erat dengan Australia, Filipina, India, Selandia Baru, Singapura, dan negara-negara lain. Robert Ward, pakar IISS Jepang, mengatakan kepada DW: “Jadi, yang coba dilakukan Jepang adalah membangun jaringan mitra yang sevisi di kawasan ini. Kawasan ini sangat luas. Tidak ada satu negara pun yang bisa melakukannya sendirian, bahkan Amerika Serikat sekalipun, yang lokasinya begitu jauh.”
Menurut Ward, kerja sama tersebut juga bertujuan membuat China menghadapi lebih banyak tantangan strategis dalam mewujudkan ambisinya di kawasan.
“Salah satu alasannya, menurut saya, adalah menciptakan kompleksitas strategis bagi China,” kata Ward.
Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., menyampaikan pandangan yang senada. “Amerika Serikat berada di pihak kami.Begitu pula Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Prancis. Semakin banyak negara memiliki kepentingan yang sejalan dalam upaya menjaga stabilitas kawasan. Tren ini akan terus berlanjut.”
Jerman juga memperluas kerja sama keamanannya dengan negara-negara di Asia-Pasifik. Sekretaris Negara Kementerian Pertahanan Jerman, Nils Hilmer, mengatakan: “Kami tidak hanya membahas berbagai isu strategis, tetapi juga menyusun strategi bersama, misalnya dengan Jepang dan Singapura.”
Menurut Hilmer, kerja sama tersebut tidak berhenti pada dialog, tetapi juga diwujudkan melalui langkah-langkah konkret di bidang keamanan. Jerman baru-baru ini ikut serta dalam RIMPAC, latihan militer maritim terbesar di dunia yang digelar di kawasan Pasifik, dan berencana kembali berpartisipasi pada 2026.****
